primamultimedia. Com. Atambua Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves membuka kegiatan Lokakarya di Kabupaten Belu wilayah perbatasan RI-RDTL.
Kegiatan Lokakarya dalam pembentukan kelompok kerja (Pokja) Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas batas negara atau Joint Forestry Working Group (JFWG), di Aula Hotel King Star Atambua, Senin 23 Februari 2026.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonzalves menegaskan pentingnya pengelolaan DAS sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat karena berperan vital dalam menjaga ketersediaan air, mendukung sektor pertanian, serta menjaga keseimbangan ekosistem.
“DAS adalah tulang punggung kehidupan karena menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang vital bagi pertanian, kebutuhan air bersih, hingga menjaga keseimbangan ekosistem dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan DAS membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dijelaskan Wakil Bupati Belu, pengelolaan DAS lintas negara merupakan upaya kolaboratif antara dua negara untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air, mengurangi risiko bencana, serta memperkuat kerja sama dalam pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, Wakil Bupati Belu menekakan pentingnya pengelolaan DAS lintas negara antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste harus mengedepankan prinsip terpadu, koordinatif, adaptif, berkeadilan, dan akuntabel.
Selain itu, Vicente Hornai Gonzalves juga menyinggung pembangunan Bendungan Maliana 2 di Sungai Malibaka di wilayah Timor-Leste yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip pengelolaan DAS lintas negara secara optimal.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan dampak ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, hingga aspek pertahanan dan keamanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
“Pemerintah Kabupaten Belu memandang perlu adanya kerja sama dan koordinasi antarnegara melalui wadah komunikasi seperti Joint Forestry Working Group ini, sehingga pengelolaan DAS lintas negara dapat berjalan baik dan berkelanjutan,” ujarnya
Menurut Vicente Hornai Gonzalves, Joint Forestry Working Group merupakan forum kerja sama teknis antara dua negara dalam konservasi hutan dan pengelolaan DAS lintas negara secara terpadu dan berbasis data bersama.
Perbatasan Indonesia dan Timor-Leste sendiri memiliki 10 DAS, dan program ini difokuskan pada dua DAS prioritas, yakni DAS Talau-Loes di Kabupaten Belu dan DAS Mota Masin di Kabupaten Malaka.
Wakil Bupati Belu berharap, forum tersebut dapat menghasilkan inovasi pengelolaan DAS yang tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Melalui forum ini, kami menargetkan penguatan sinergi antarinstansi dalam perlindungan sungai, rehabilitasi lahan kritis, dan pengendalian kerusakan lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya,
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Belu menyampaikan apresiasi kepada Inovasi Tangguh Indonesia (InTi) yang telah memprakarsai forum koordinasi tersebut.
Turut hadiri perwakilan Universitas Pertahanan, pimpinan OPD Kabupaten Belu, UPTD Kehutanan Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, pimpinan InTi, Cirma, tim konsultan, serta Formapes***
