primamultimedia. Com. Atambua Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves memimpin langsung rapat kordinasi bersama para Koordinator PPL dan PPL pertanian se-Kabupaten Belu.
Rapat kordinasi bersama para Koordinator PPL dan PPL pertanian se-Kabupaten Belu.di Gedung Wanita Betelalenok Atambua, Kamis 4 Desember 2025.
Rapat koordinasi bersama koordinasi PPL dan PPL bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pendampingan pertanian menjelang musim tanam pertama tahun 2025.
Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonzalves menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan menegaskan bahwa pertemuan tersebut penting untuk memastikan pendampingan PPL berjalan optimal di desa-desa.
“Hari ini kita bertemu untuk mengevaluasi kinerja PPL sejauh mana pendampingan di lapangan, terutama setelah bibit sudah dibagikan. Saya ingin mendengar langsung laporan dari para PPL di tiap desa maupun kecamatan.
”Ia menuturkan, sesuai laporan masyarakat terkait kurang aktifnya PPL dalam mendampingi petani. Ia menekankan bahwa PPL harus hadir secara konsisten untuk mendorong peningkatan hasil produksi, khususnya komoditas jagung.
“Harapan kita, PPL itu benar-benar mendampingi masyarakat supaya produksi jagung meningkat dari tahun ke tahun. Minimal satu hektar harus bisa mencapai 6–7 ton. Itu baru PPL yang bekerja dengan baik,” tegasnya.
Lanjutnya, Wakil Bupati Belu juga kembali ingatkan adanya ketidaksesuaian antara laporan PPL kepada dinas dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau laporan semua bagus tetapi masyarakat di lapangan hasilnya turun, berarti laporan itu tidak benar. Ini yang perlu kita evaluasi bersama,” ujarnya
Ia berharap, setiap PPL memiliki lahan percontohan minimal satu hektar, sebagai bukti kemampuan mereka dalam menerapkan teknik budidaya yang benar dan memberi contoh kepada masyarakat.
Selain itu, ia menginstruksikan agar pada pertemuan berikutnya seluruh PPL membawa data eksisting dan data potensi pertanian di desa masing-masing.
“PPL hadir di masyarakat untuk membawa perubahan. Karena itu, data harus akurat dan setiap PPL wajib punya lahan sendiri sebagai contoh bagi petani,” tegasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kominfo sedang menyiapkan absensi online berbasis titik koordinat (GPS) bagi PPL. Sistem ini akan mencatat kehadiran PPL langsung di lokasi tugas masing-masing.
“Jika PPL tidak berada di titik koordinat tugasnya, maka ia tidak bisa absen. Dengan begitu, kita tahu siapa yang benar-benar mendampingi masyarakat,” ujarnya
Turut hadir, Staf Khusus Bupati Belu Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu, para Kepala Bidang, Pengamat Hama dan Penyakit, Koordinator PPL kecamatan, serta seluruh PPL pertanian se-Kabupaten Belu.
