primamultimedia. Com. Atambua. Permohonan PK atas nama Christina Liem mengajukan peninjauan kembali (PK) Tertanggal 12 Agustus 2025.
Peninjauan kembali hingga kini masih mangkrak di Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang selama satu tahun lebih belum dikirim ke Mahkamah Agung.
Perkara Perdata Peninjauan Kembali Putusan Mahkama Agung Nomor 704/PDT/2025, tertanggal 12 Maret 2025 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 114/PDT/2023/PT.KPG, tanggal 29 Agustus 2024, Juncto Putusan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A Nomor 256/pdt.g/2023/PN.KPG, tertanggal 26 Juni 2024.
MELAWAN PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bank Negara Indonesia cabang Kupang CQ Bank Negara Indonesia Cabang Atambua selaku termohon Peninjauan Kembali.
Hal ini diketahui melalui Penelusuran Perkara melalui Sistim Informasi Penusuran Perkara (SIPP), kemudian kami bersurat ke Mahkamah Agung perkara tersebut belum terdaftar di Mahkamah Agung dalam SIPP (Surat Pengantar ke MA. dengan nomor: 5074/PAN.PN.W26.UI/HK2.4/X/2025).
Kuasa Hukum Martinus Sobe Anin, S.H yang ditemui media ini. Selasa 10 November 2026 pertanyakan kinerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang, apakah disengaja atau ada faktor lain sehingga menghambat pengiriman berkas perkara tersebut, kami sudah menghadap kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang bertanya dijawab tombol komputer yang akses ke Mahkama Agung Rusak.
Selain itu, kuasa hukum juga sesalkan karena tidak adanya solusi untuk mengirim berkas perkara ke Mahkamah Agung karena bergantung pada teknologi
“Kami sangat kecewa dengan kinerjanya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang,” ujar Kuasa HukumTidak dikirimnya berkas ke Mahkamah Agung membuat klien kami bertanya-tanya apa tujuannya? Menyebabkan berkas PK tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI.
Apakah tidak melanggar asas hukum Acara Perdata tentang Cepat, biaya ringan dan sederhana?” Kami mohon seandainya Perkara Peninjauan Kembali masih tidak bisa diakses secara online berkas dikirim secara manual, agar memenuhi asas cepat, biaya ringan dan sederhana,” tegasnya
Menurut Kuasa Hukum, sesuai Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: Permohonan Peninjauan Kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera harus segera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari***
