Oplus_16908288
primamultimedia. Com. Atambua. Sidang I DPRD Kabupaten Belu melaksanakan Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Kabupaten Belu untuk membahas 3 (tiga) Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa, Ranperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Ranperda Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Belu nomor 11 tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Belu, Yonas Engelbert Talok menyampaikan, tiga (3) buah Ranperda ini penting untuk dilaksanakan Pembahasan sehingga bisa disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Selain tiga buah Ranperda ini, Bapemperda DPRD Kabupaten akan melaksanakan rapat Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) guna membahasan satu (1) buah usulan Ranperda Inisiatif Oleh DPRD tentang optimalisasi peran masyarakat hukum adat.
Menurutnya, Ranperda ini diusulkan oleh DPRD kabupaten Belu sangat penting, karena masyarakat hukum adat di Kabupaten Belu merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki hak asal-usul, wilayah adat, hukum adat, kelembagaan adat, dan harta kekayaan adat yang harus dihormati dan dilindungi ll amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Selain itu, Engel Talok menuturkan, peran masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Belu selama ini belum optimal dalam pembangunan, pelestarian lingkungan, penyelesaian sengketa, dan pelayanan pemerintahan desa/kelurahan.
Lanjut Engel Talok, untuk memberikan kepastian hukum, pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, perlu diatur dalam Peraturan Daerah***
