Oplus_16908288
primamultimedia,com.Atambua.
Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonzalves mengemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu belum maksimal manfaatkan data terpadu kesehatan sosial (DTKS) dari Pemerintah Pusat yang mencapai 125.000 jiwa.
Dampak dari tidak memanfaatkan DTKS dari pemerintah pusat tersebut Pemerintah Daerah harus anggarkan sekitar Rp.24 miliar setiap tahun untuk membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
Persoalan tersebut disampaikan Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonzalves saat membuka sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan dan pemutakhiran data DTKS di Aula Dinas PPO Kabupaten Belu.Kamis 22 Mei 2025
Ia menegaskan, bukan karena pemerintah daerah tidak ingin menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait program pengobatan gratis, tetapi karena proses verifikasi dan validasi data DTKS yang belum optimal.
“Kami ingin angka yang real, supaya uang negara yang keluar betul-betul bermanfaat untuk masyarakat yang memang membutuhkan,” tegasnya
Ia menambahkan berdasarkan penjelasan dari Kementerian Sosial saat kunjungannya ke Jakarta, Kabupaten Belu masih memiliki kuota PBI JKN dari pusat 125.000 jiwa, namun data DTKS yang tercatat baru sekitar 118.000 jiwa.
“Kalau data ini terus dibiarkan tidak di-update, maka anggaran 24 miliar itu akan terus kita keluarkan dari APBD setiap tahun maka bisa mencapai hampir 100 miliar.” ujarnya
Seandainya data terupdate secara baik, maka bisa di kurangi dari 24 miliar setiap tahun, maka bisa kita manfaatkan untuk sektor lain seperti air bersih, pendidikan, dan infrastruktur.
Vicente juga sesalkan data dari desa tidak di-update secara rutin, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya bisa masuk ke DTKS dan menerima manfaat PBI justru tidak terakomodasi secara baik.
“Pada kesempatan ini, saya minta para kepala desa dan perangkat RT/RW, bantu kami update data tiap bulan, bahkan tiap hari kalau perlu. Data ini yang menjadi dasar agar masyarakat miskin bisa dibantu melalui program pusat,” pintanya.
“Kalau kita serius, niat baik pasti ada. Tapi kalau tidak ada niat, data tidak pernah diurus, ya 24 miliar itu habis untuk satu sektor saja. Padahal dana itu bisa digunakan untuk bangun rumah layak huni, saluran air bersih, atau kegiatan ekonomi produktif lainnya,” tambahnya.
Kabupaten Belu saat ini masih memiliki sisa kuota sekitar 7.000 jiwa lebih yang bisa segera diisi apabila data DTKS diperbarui dan dikirim secara aktif ke pusat. Dengan demikian, Pemkab bisa mengalihkan beban pembayaran iuran JKN ke pusat, dan APBD bisa dimanfaatkan lebih luas untuk pembangunan daerah***
